Setiap 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional, ini menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif kepada negara, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan bersama.
Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Yonggris, M.M., mengajak masyarakat memandang pajak melalui perspektif nilai-nilai Buddhis sebagai praktik kebajikan yang lahir dari kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
Menurut Dr. Yonggris, dalam ajaran Buddha, membayar pajak dapat dimaknai sebagai implementasi dāna (kemurahan hati) dan Sammā Ājīva (penghidupan benar). Penghasilan yang diperoleh secara benar hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan negara.
Dengan demikian, kepatuhan membayar pajak menjadi bagian dari praktik moral yang membawa manfaat bagi banyak orang.
“Membayar pajak dengan jujur bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga cerminan integritas dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Ketika setiap warga menjalankan kewajibannya dengan benar, sesungguhnya kita sedang menanam benih kebajikan yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujar Dr. Ir. Yonggris, M.M.
Di Indonesia, lebih dari 80 persen pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, termasuk pajak, bea, dan cukai. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, perlindungan sosial, keamanan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Karena itu, pajak bukan sekadar pembayaran kepada negara, melainkan kontribusi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
PERMABUDHI Sulawesi Selatan juga menekankan bahwa amanah mengelola pajak harus dijalankan dengan integritas yang tinggi. Sejalan dengan kajian Buddhis mengenai antikorupsi dan integritas pemungut pajak, setiap aparatur negara dituntut menjunjung tinggi nilai sīla (moralitas), kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola dana publik.
Pajak merupakan amanah rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dr. Yonggris mengingatkan bahwa korupsi terhadap uang pajak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang berdampak luas. Dalam hukum karma, mengambil sesuatu yang menjadi hak banyak orang berarti menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, membangun budaya antikorupsi harus dimulai dari pembentukan karakter, integritas pribadi, dan kesadaran bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi diri sendiri maupun orang lain.
Melalui peringatan Hari Pajak Nasional, PERMABUDHI Sulawesi Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat budaya kejujuran, membayar pajak secara benar, serta mendukung tata kelola perpajakan yang transparan dan akuntabel.
Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan nilai-nilai luhur Buddhis, pajak dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Komentar ditutup.