Dalam rangka menyongsong pemilihan kepala daerah serentak 2024, FKUB Sulsel menggelar sosialisasi bertema “Pilkada Damai bagi majelis agama dan ormas perempuan” pada 16 Oktober 2024.
Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan turut hadir dan aktif serta antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, mengingat penting keterlibatan majelis agama Buddha dalam melakukan penguatan dan peningkatan pemahaman umat. Permabudhi Sulsel berkomitmen mengabil peran dalam mewujudkan pilkada yang kondusif.
Ketua panitia, Pendeta Adrie Octavianus Massie, S.Th, menyatakan bahwa perdamaian agama sangat mempengaruhi stabilitas dunia. “Tidak akan ada perdamaian di dunia ini tanpa perdamaian agama,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan di Sulsel selama proses pemilu.
Prof. Wahyuddin, Ketua FKUB Sulsel, menambahkan, “Hari ini adalah kesempatan untuk berdiskusi tentang peran kita dalam menciptakan kerukunan pada proses pilkada.” Ia mengajak semua elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah, untuk mengambil tanggung jawab dalam menjaga suasana damai.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulsel, Anshar, S.STP, juga menekankan pentingnya prinsip demokrasi yang bersih dan adil dalam pelaksanaan pilkada. “Majelis agama dan organisasi perempuan memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan etika politik yang baik,” ungkapnya.
Pilkada 2024 menjadi tantangan bagi Sulsel yang berada di posisi kelima dengan tingkat kerawanan tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangatlah penting untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berlangsung aman dan kondusif.
Dalam konteks ini, tokoh agama diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada umat agar menggunakan hak suara mereka secara bertanggung jawab. “Suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegas Ahmad Yani dari KPU Sulsel, yang mengajak semua pihak untuk menolak provokasi dan ujaran kebencian.
Bawaslu juga menyoroti peran penting tokoh agama dalam menciptakan pemilih yang cerdas. “Politik uang, SARA, dan hoaks adalah isu-isu yang mencederai demokrasi yang harus kita waspadai,” kata Saiful Jihad, Komisioner Bawaslu Sulsel.
Prof. Andi Majdah, Pengurus FKUB Sulsel yang hadiri sebagai panelis dalam membincang peran perempuan, mengatakan bahwa perempuan harus menjadi motor penggerak dalam proses politik. “Perempuan diharapkan menjadi contoh dalam berperilaku santun dan sopan dalam berpolitik,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi, para tokoh agama dan organisasi perempuan berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang damai dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Keterlibatan aktif semua elemen masyarakat tak terkecuali Permabudhi Sulsel menjadi kunci untuk mewujudkan pilkada yang aman dan lancar. Dengan mengedepankan etika politik, toleransi, dan kerja sama, mendorong suksesi Pilkada Sulsel.
